Selamat Datang di Media Informasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Category Archives: Agenda

Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Jakarta – Pemerintah  memasang target Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meyakini Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produksi pertanian. Dengan potensi tersebut, Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri saja,

Sukabumi Pet Show 2017

IKUTI DAN HADIRILAH!!! Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Sukabumi ke-103, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi kembali akan menyelenggarakan acara “SUKABUMI PET SHOW 2017”. Bagi anda yang memiliki hewan kesayangan, apapun jenisnya ditunggu partisipasinya. GRATIS!!!

Status Konfirmasi Calon Peserta Student Gathering in KAC 2016

Status Konfirmasi Keikutsertaan dan Fasilitasi Tranport ke Lokasi Student Gathering in KAC 2016, hingga hari ini adalah sebagai berikut:   No Nama Lengkap Asal Sekolah Konfirmasi Keikutsertaan Konfirmasi Angkutan Transport 1 Resti Pratiwi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi Ikut Angkut

Pengumuman Hasil Seleksi Student Gathering in KAC 2016

. Berdasarkan hasil seleksi atas pendaftar yang masuk ke Panitia, dengan ini disampaikan Calon Peserta “Student Gathering in KAC tahun 2016” sebagai berikut : No Nama Lengkap Asal Sekolah 1 Resti Pratiwi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi 2 Indah Herawanti

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Kawal HET Beras, Mendag Siap Turun Bersama Satgas Pangan dan Kementan

9 October 20179 October 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, guna melakukan pengawasan terhadap aturan Harga Eceran Tertinggi ( HET) beras, pihaknya akan terus melalukan pemantauan di lapangan bersama dengan Satgas Pangan dana Kementerian Pertanian. Mendag mengungkapan, saat ini terjadi kecenderungan harga beras premium mengalami penurunan. Namun sebaliknya, beras medium mengalami kenaikan akibat beras medium dimasukan dalam klasifikasi beras premium dengan menaikkan kualitas berasnya. "Iya jadi premium turun, tapi medium cenderung lari ke premium, kami akan segera mengingatkan, kami akan turun bersama dengan Satgas Pangan, Kementan dan Kemendag," ujar Mendag Enggartiasto di sela-sela acara Rakornas Kadin Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Mendag menegaskan, pihaknya juga akan turun melakukan pemeriksaan terkait penerapan HET beras, hal ini dilakukan untuk memastikan aturan HET beras berjalan dengan baik. "Kami akan turun dan memeriksa dan mengingatkan mereka jangan pernah ada penjulaan menyimpang dari HET yang telah ditetapkan," tegas Mendag. Mendag mengklaim, adanya aturan HET beras mampu menurunkan harga beras premium secara signifikan. "Premium sebenarnya lebih dari Rp 300 per kilogram, karena dari rata-rata Rp 17.000 per kilogram, sekaranh turun memenuhi ketentuan Rp 12.800 per kilogram, hanya yang medium mereka naik ke premium,  jadi dengan meningkatkan kualitas sedikit tapi harganya naiknya banyak," pungkas Mendag. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berasi untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan, beras medium Rp 9.450 per kilogram dan premium Rp 12.800 per kilogram. Kemudian wilayah Sumatera (tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan), beras medium Rp 9.950 per kilogram, premium Rp 13.300 per kilogram. Bali dan Nusa Tenggara Barat, beras medium Rp 9.450 per kilogram, premium Rp 12.800 per kilogram. Di Nusa Tenggara Timur, beras medium Rp 9.950 per kilogram, premium Rp 13.300 per kilogram. Dan wilayah Sulawesi, beras medium Rp 9.450 per kilogram, premium Rp 12.800 per kilogram. Di Kalimantan, beras medium Rp 9.950 per kilogram, premium Rp 13.300 per kilogram.      
Sumber : http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/155639226/kawal-het-beras-mendag-siap-turun-bersama-satgas-pangan-dan-kementan

Modernisasi Pertanian Jadi Andalan Kementan Menghadapi Globalisasi

5 October 20175 October 2017
Jakarta - Seiring berlakunya pasar bebas alias globalisasi, arus barang termasuk produk pertanian seperti halnya bahan pangan pokok akan semakin bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia. Ini menjadi potensi ancaman bagi petani lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pangan kita kepada asing. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, kunci menghadapi globalisasi tersebut adalah efisiensi usaha tani. Potensi ancaman tersebut dapat dihadapi dengan 3 langkah yang bersifat mikro yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga tercapai kecukupan pangan nasional, dan meningkatkan efisiensi biaya produksi sehingga produk pertanian memiliki daya saing harga. "Kemudian meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif serta mengupayakan kontinuitas suplai pangan. Secara makro misalnya perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk pengembangan industri alsintan dalam negeri," ujar Wakil Herman Khaeron. Semua langkah tersebut, jelas Herman, tidak terlepas dari keberhasilan implementasi teknologi pertanian modern. Melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan keberpihakan kepada petani di antaranya dengan meningkatkan fasilitasi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara signifikan, telah menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern. "Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumberdaya alam terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga," paparnya. Herman menambahkan, modernisasi juga melingkupi aspek pasca panen seperti sistem panen, pengolahan hasil dan pembuatan kemasan modern dan aman, tata niaga yang efisien, serta terus menerus menyempurnakan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kegiatan usaha pertanian. "Modernisasi pertanian juga mesti mampu menjamin ketersediaan suplai berdasarkan penataan masa panen dan teknik pengemasan hasil yang baik. Modernisasi pertanian juga termasuk skim pembiayaan pada petani dan sistem penjaminan usaha tani melalui asuransi, sehingga petani mampu berproduksi dengan optimal," tuturnya. Kementerian Pertanian (Kementan) melihat pentingnya penerapan alsintan modern agar petani lebih berdaya saing menghadapi pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pada tahun 2010-2014 jumlah bantuan alsintan yang dibagikan hanya kurang dari 50.000 unit dan pada tahun 2015–2017 jumlah bantuan alsintan berbagai jenis yang dibagikan pemerintah kepada petani berjumlah lebih dari 321.000 unit atau naik lebih dari 600%. "Melalui modernisasi pertanian terbukti bisa meningkatkan produktivitas pangan sehingga proses produksi beras bisa lebih efisien. Modernisasi pertanian yang tepat guna dan efisien akan mampu menangkal dampak buruk globalisasi, dan menjadi salah satu kunci sukses menghadapinya," jelas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Pending Dadih Permana. Menurut data Kementan, produksi GKG tahun 2015 mencapai 75,55 juta ton, setelah petani menggalakkan penggunaan alsintan, produksi meningkat 4,66% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,85 juta ton, dan pada tahun 2016 lalu produksi GKG mencapai 79 juta ton GKG. Tahun 2017 ini produksi GKG sebesar 85,5 juta ton atau setara 55,5 juta ton beras, sedangkan konsumsi sebesar 32,7 juta ton beras sehingga masih terdapat surplus konsumsi yang diharapkan bisa diekspor. Adapun target produksi jagung adalah 30,5 juta ton serta kedelai target produksinya 1,2 juta ton. Menurut hitungan sederhana, lanjutnya, penggunaan alsintan dari mulai olah sawah, penanaman, pembersihan gulma, pemupukan sampai pemanenan menggunakan combine harvester, dapat meningkatkan efisiensi biaya antara 30%-40%. "Apabila 1 Ha biaya produksi padi secara manual adalah Rp 6.500.000,- per musim, maka dengan alsintan ini dapat menghemat sampai 40% yaitu sekitar Rp 2.600.000,- juta per Ha per musim sehingga biaya produksi hanya Rp 3.600.000,- juta per Ha," paparnya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017, Kementan telah membagikan lebih dari 321.000 unit Alsintan dari berbagai jenis seperti traktor roda 2 dan roda 4, transplanter, combine harvester, pompa air, dryer, power thresher, dan corn sheller. "Diperlukan pendampingan dan pengawalan dalam pemanfaatannya agar bantuan alsintan tepat arah, sasaran, dan tujuan. Jika pemanfaatan bantuan alsintan dapat optimal, diharapkan akan mampu mengungkit atau mengangkat produksi padi, jagung, dan kedelai," jelas dia. Pending menambahkan, untuk mendukung pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia diperlukan dukungan kebijakan lintas sektor terutama dengan Kementerian Perindustrian, sangat dibutuhkan dukungan dalam pengembangan bengkel alsintan dan industri spare part oleh industri UKM. "Selain itu juga diperlukan dukungan kemudahan untuk investasi di bidang industri alsintan, yaitu seluruh sektor terkait alsintan disinergikan menuju kemandirian Indonesia dalam memproduksi alsintan atau bahkan sebagai ekportir alsintan," tambahnya.      
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1199/2017/10/04/10/43/38/Modernisasi%20Pertanian%20Jadi%20Andalan%20Kementan%20Menghadapi%20Globalisasi

Meneropong Kembali Bawang Merah Nasional

5 October 2017
Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Spudnik Sujono, menyatakan membaiknya produksi dan harga bawang merah berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Sebab, komoditas tersebut kini turut menjadi salah satu faktor deflasi pada Agustus 2017, setelah sekian lama "dituduh" penyebab inflasi nasional. Menurutnya, capaian tersebut pun berdampak positif terhadap petani. Mereka sekarang berlomba-lomba mencoba peruntungannya untuk tanam bawang merah. Apalagi, pemerintah melalui Kementan sudah menutup keran impor semenjak 2016 hingga kini dalam rangka membangkitkan gairah petani serta menekan biaya produksi. "Adanya program pemerintah yang saling bersinergi untuk mengatur komoditas ini, juga berimplikasi dengan maraknya pertanaman bawang merah seantero Indonesia Raya. Sentra-sentra baru terus bermunculan sepanjang dua tahun terakhir ini," ujar Spudnik di Jakarta, demikian disampaikan beberapa hari yang lalu (29/9/2017). Karenanya, bawang merah kini tidak cuma tersohor di Brebes dan Cirebon, melainkan juga di Enrekang Sulawesi Selatan, Solok Sumatera Barat, Tapin Kalimantan Tengah, Demak Jawa Tengah, Nganjuk Jawa Timur, Bima Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Sehingga, daerah-daerah yang awalnya sangat tergantung dengan pasokan di Pulau Jawa, perlahan mandiri. "Dan tentu saja, hal ini telah membentuk suatu tatanan tata niaga yang baru, di mana jalur distribusi dari dan ke suatu daerah memiliki kecenderungan berubah. Perdagangan bawang merah sedang menuju titik keseimbangan baru yang ditandai dengan makin rendahnya fluktuasi dan disparitas harga," papar Spudnik. Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan itu kemudian menerangkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kementan demi terwujudnya swasembada bawang merah. Katanya, meningkatnya produksi komoditas tersebut tak lepas dari dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengawasan terhadap pola tanam bawang merah. Pemerintah, sambung Spudnik, juga membuat instrumen pengatur harga batas bawah di produsen dan batas atas pada konsumen untuk beberapa komoditas strategis, termasuk bawang merah. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017, disepakati batas bawah untuk konde basah Rp15 ribu, konde askip Rp18.300, dan rogol askip Rp22.500. "Sedangkan batas atas, yaitu di tingkat konsumen Rp32.000. Permendag ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan rencana aksinya," katanya. 'Jurus' lain ialah bermitra dengan petani atau disebut "Champion" yang berkomitmen membantu pemerintah dalam stabilisasi harga. Lalu, pemerintah mendukung industri rumah tangga sebagai bentuk perhatian di sektor hilir dengan memberikan alat pengolah bawang merah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, khususnya di saat panen melimpah. Spudnik mengatakan, pemerintah melakukan itu semua semata-mata demi kesejahteraan petani, menjaga pasokan dan harga bawang merah. Sehingga, semua petani dapat menikmati jerih payahnya dengan harga jual yang pantas dan keterjangkauan di tingkat konsumen. Di sisi lain, pemerintah mengakui tidak mampu bekerja sendiri untuk menjaga stabilitas stok dan harga bawang merah sekaligus menyejahterakan petaninya secara berkesinambungan. Karenanya, diharapkan adanya dukungan dari pihak lain, agar hal tersebut dapat terwujud sekaligus memperbaiki perekonomian nasional. Misalnya, kala petani mengeluh soal rendahnya harga jual, diharapkan ada dukungan dan sinergisitas, seperti dari perbankan, BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementan, TPID, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta pelaku usaha lainnya dalam penanganannya. "Saya berkeyakinan, semua pihak memiliki peran penting masing-masing yang dapat saling bersinergi untuk bersama-sama menyejahterakan petani bawang merah. Pemerintah dapat menelurkan serangkaian kebijakan yang mampu menarik investasi di bidang ini, sehingga swasta dapat menggarap bidang yang menarik ini untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dalam jangka panjang," tuturnya. Swasta, lanjut peraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya itu, kemudian bisa memfasilitasi sarana dan pendampingan teknis yang dibutuhkan petani, sementara pemerintah membangun infrastruktur penunjang. Misalnya, jaringan irigasi dan paket regulasi pendukung demii terwujudnya Indonesia sebagai produsen pangan yang handal. "Dengan begitu, cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dapat lebih mudah tercapai dan kesejahteraan petani bawang merah dapat tercapai pula," tutup Spudnik.    
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1191/2017/10/02/09/22/11/Meneropong%20Kembali%20Bawang%20Merah%20Nasional

Mentan Pimpin Indonesia Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5 October 2017
Chiang Mai - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman selaku Ketua AMAF Indonesia memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri pada pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-39 (39th AMAF), dan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three ke-17 (17th AMAF+3), pada 28-29 September lalu. Rangkaian pertemuan AMAF ke-39 dan AMAF+3 ke-17 yang dihadiri oleh seluruh Menteri dan/atau Wakil Menteri Pertanian negara-negara ASEAN dan ASEAN+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) ini, dibuka resmi oleh Wakil Perdana Menteri Thailand, Air Chief Marshal Prajin Juntong. Dalam sambutannya, Amran Sulaiman menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan, salah satunya dengan mendukung pengesahan Panduan ASEAN dalam penggunaan anti microbial pada ternak yang tidak hanya akan melindungi kesehatan hewan, tapi juga kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Selain itu, juga disampaikan dukungan Indonesia terhadap pembentukan ASEAN Coordinating Center for Animal Health and Zoonoses atau ACCAHZ yang akan mendukung upaya pencegahan dan pengawasan penyakit lintas batas dan zoonoses di kawasan. Rencana pembentukan center ini juga akan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian swasembada daging Indonesia dengan mencegah masuknya berbagai penyakit hewan melalui perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Secara umum pertemuan ini bertujuan untuk membahas sejumlah dokumen kerja sama yang telah direkomendasikan oleh SOM AMAF seperti pada kerja sama sub sektor peternakan, tanaman pangan, perikanan, kehutanan. Pada sektor ketahanan pangan, para Menteri ASEAN menyepakati ASEAN Regional Guidelines on Food Secusrity and Nutrition Policy sebagai kerangka umum untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih kuat di kawasan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keamanan produk pertanian serta memfasilitasi perdagangan produk pertanian ASEAN, para Menteri ASEAN menyetujui 10 (sepuluh) dokumen terkait harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs), mekanisme registrasi vaksin hewan di ASEAN, sistem identifikasi dan ketertelusuran hewan di ASEAN, dan standar ASEAN untuk produk hortikultura seperti jagung muda, buncis, jamur, dan talas. Pada sektor perikanan, pertemuan tingkat Menteri ini telah mengesahkan dokumen ASEAN Catch Documentation Scheme for Marine Capture Fisheries sebagai salah satu alat untuk memerangi IUU Fishing dan menjamin legalitas produk perikanan ASEAN, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, Indonesia juga melaporkan perkembangan penyusunan ASEAN Tuna Ecolabelling, untuk menjamin produk tuna ASEAN diperoleh dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan. Menanggapi isu delisting carrageenan dari Daftar Nasional AS sebagai bahan makanan tambahan pada produk organik, Indonesia sebagai penghasil rumput laut terbesar di ASEAN telah menyampaikan dukungan terhadap upaya bersama untuk menolak delisting tersebut. Terkait usulan Thailand untuk menyusun ASEAN Common Fisheries Policy (ACFP), Indonesia menanggapi bahwa proposal tersebut tidak sesuai dengan karakter perikanan ASEAN yang didominasi oleh perikanan skala kecil, dan terdapat kesenjangan yang cukup besar pula dalam kemampuan pengelolaan perikanan antara negara anggota ASEAN. Indonesia menyatakan tidak mendukung ACFP dan mendorong ASEAN untuk mengimplementasikan berbagai dokumen kerja sama ASEAN sektor perikanan yang telah disepakati sebelumnya. Salah satunya adalah Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020, yang diadopsi dan ditandatangani pada tahun 2011 oleh para menteri negara anggota ASEAN-SEAFDEC yang menangani sektor perikanan. Dokumen tersebut secara jelas menghargai hak berdaulat, kewajiban, tanggung jawab, dan perbedaan antar negara anggota ASEAN dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Indonesia kembali menekankan bahwa yang dibutuhkan ASEAN saat ini adalah implementasi dokumen perikanan yang telah disepakati daripada menyusun sebuah Common Policy. Para Menteri ASEAN juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan kerja sama dibidang kehutanan yang mencakup peningkatan manajemen hutan berkelanjutan (SMU), sertifikasi hutan, pengembangan produk kehutanan, perlindungan satwa liar, dan berbagai isu pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Forest Law Enforcement and Governance (FLEG), serta perubahan iklim. Pada pertemuan ASEAN Plus Three, para Menteri menyepakati rencana strategis kerjasama ASEAN Plus Three bidang pangan, pertanian, dan kehutanan periode 2016-2025, yang difokuskan pada upaya menjamin keamanan pangan, mempromosikan pembangunan pertanian dan kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan perdagangan di negara-negara ASEAN Plus Three. Selain itu, para Menteri Pertanian ASEAN juga menyetujui rencana perpanjangan perjanjian ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) untuk 5 (lima) tahun kedepan (2018 - 2022). APTERR sendiri merupakan skema kerjasama ASEAN dengan negara-negara Plus Three yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota khususnya dalam keadaan bencana alam atau darurat. Di sela-sela pertemuan tersebut, Indonesia juga berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan dan Vietnam. Pertemuan bilateral dengan Korea, membahas keinginan peningkatan akses pasar produk pertanian kedua negara khususnya untuk produk susu dan buah tropis, serta kerjasama program pendidikan tinggi bidang pertanian bagi mahasiswa Indonesia ke Korea. Sementara pertemuan bilateral dengan Vietnam membahas upaya peningkatan kerjasama pertanian antara kedua negara.    
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1192/2017/10/02/14/46/02/Mentan%20Pimpin%20Indonesia%20Pada%20Pertemuan%20Tingkat%20Menteri%20ASEAN%20Bidang%20Pertanian-%20Perikanan%20dan%20Kehutanan

NTT Siap Ekspor Bawang Merah Organik

25 September 201725 September 2017
 
Pertanianku – Saat ini Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus meggenjot potensi di sektor pertanian yang berada di wilayah perbatasan seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementan melakukan Program Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai, Sapi Indukan Wajib Bunting, dan Penguatan Lumbung Pangan Perbatasan Berorientasi Ekspor. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Ani Andayani, mengungkapkan bahwa Kementan kini tengah berupaya mengembangkan produksi bawang merah di NTT untuk ekspor ke Timor Leste, setelah sukses meningkatkan luas tambah tanam padi dan luas tambah tanam jagung di periode Oktober 2016—Maret 2017 yang masih lanjut menuju swasembada. “Menurut Direktur STO Ditjen Hortikultura, bawang merah di Malaka yang dikunjunginya beberapa hari lalu, itu berkualitas sangat baik dan layak ekspor selain bernas, warna cerah merona serta dibudidayakan secara organik,” jelas Ani yang juga Penanggung Jawab Program UPSUS Wilayah NTT, melalui keterangan tertulis, dilansir dari Antara (12/9). Lebih dari 200 ton bawang merah hasil panen raya para petani di Kabupaten Malaka, sejak pekan pertama Agustus, rencananya sebagian bakal diekspor ke Timor Leste. Wilayah yang menjadi lokasi penanaman bawang merah di NTT meliputi Kabupaten Malaka dan Belu. Di Malaka, telah dilakukan panen raya di desa Fafoe. Kemudian, bawang merah jenis tuk-tuk di Desa Kabuna, Kabupaten Belu, telah dilakukan panen perdana. Hasil panen tersebut merupakan pendampingan teknologi dan inovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT dengan rerata produksi hasil ubinan mencapai 13.28 ton per hektar. Program ini juga sekaligus menegaskan bahwa NTT yang selama ini dikenal identik dengan daerah kering dan hanya ada jagung, sekarang ini dengan terobosan program UPSUS Kementan bisa ditanami komoditas lain secara baik termasuk bawang merah dan bahkan bunga krisan.
Baca Juga:  Bagaimana Nasib Petani Garam di Indonesia
 
“Sudah mulai banyak sawah beririgasi terhampar dalam kawasan. Bahkan, ada yang satu kawasan bertaut sampai 4.000 hektare, yaitu di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,” tambahnya. Lebih lanjut Ani mengungkapkan, pencapaian tersebut membuktikan, bahwa NTT juga bisa menghasilkan komoditas bernilai tambah melalui sentuhan program yang pro petani sekaligus menjadi etalase bagi negara tetangga. Bawang merah organik jenis tuk tuk menjadi salah satu komoditas yang banyak ditanam di kabupaten perbatasan mengingat banyak pula ditemukan di Pasar Taebesi Timor Leste karena diminati masyarakat setempat. “Bawang putih juga ke depan pada saatnya akan mungkin ditumbuhkan di NTT mendukung ketersediaannya untuk berkontribusi menuju swasembada bawang putih nasional di 2019,” tutup Ani.        
Sumber : https://www.pertanianku.com/ntt-siap-ekspor-bawang-merah-organik/

Mentan: Indonesia Siap Ekspor Jagung

25 September 2017
Pertanianku – Berkat kerja keras yang dilakukan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pada tahun ini Indonesia tak lagi impor jagung guna memenuhi kebutuhan. Hal ini karena Mentan menggenjot produktivitas jagung tanah air. Hasilnya, Indonesia kini siap untuk mengekspor jagung ke sejumlah negara di Asia Tenggara. ”Setelah impor puluhan tahun, bahkan negara tetangga Malaysia dan Filipina kini siap mengimpor dari Indonesia,” kata Mentan Amran, dalam penanaman jagung perdana, di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, baru-baru ini seperti dilansir dari Republika (19/9). Menurut Mentan, Indonesia sudah mengekspor jagung dari Gorontalo sebesar 200 ribu ton ke Filipina. Amran mengungkapkan, kebutuhan jagung dalam negeri sudah cukup, yaitu sebesar 21 juta hingga 23 juta ton. Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa pemerintah, menargetkan produksi jagung hingga 23 juta ton. Selain Bengkulu, daerah yang menjadi lumbung jagung adalah Lampung, Sumatera Barat, Medan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi. ”Yang penting kita tidak impor,” tegas Mentan Amran.        
Sumber : https://www.pertanianku.com/mentan-indonesia-siap-ekspor-jagung/

Kita Harus Bersyukur, Beras Medium dan Premiun Kandungan Gizi Utama Sama

3 August 20173 August 2017
Penggerebekan beras oleh Satgas Pangan di Bekasi perlu kita lihat dari perspektif lain. Harga jual beras dengan kualitas premium di beberapa pasar tertentu mencapai 20 ribuan per kg. Konsumen yang biasa membeli beras tersebut selama ini tidak sadar bahwa beras yang dibelinya termasuk kategori mahal. Padahal semua gabah yang diproses menjadi beras, baik yang berasal dari varietas IR 64, Ciherang, Mekongga, Inpari, varietas lokal, dan varietas lainnya mempunyai kandungan gizi utama yang relatif sama yakni lemak 0-0,6%; protein 6-9% dan karbohidrat 70-85%. Saat kita memakan beras medium dan premiun sejatinya kita memakan nasi dengan kandungan gizi utama yang sama. Perbedaan utama kedua kelas beras tersebut hanyalah pada kualitas tampilan beras (utuh dan patah), derajat sosoh keberadaan cemaran seperti butir merah, butir kuning, dan benda asing lainnya. Beras dengan persentase beras kepala (butir hampir utuh hingga utuh) >95% dan derajat sosoh 100% kita sebut beras premium, sedangkan beras dengan persentase beras kepala <95% kita sebut beras medium. Beras premium dan medium setelah dimasak akan menjadi nasi dengan tampilan yang tidak jauh berbeda karena beras kepala sudah tercampur dengan beras patah. Yang akan terlihat berbeda adalah tampilan nasi akibat perbedaan derajat sosoh serta keberadaan butir merah/kuning/rusak yang biasanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Beras dengan kelas mutu dibawah medium sering disebut dengan beras non klas. Melalui pemrosesan ulang, yaitu memoles, mengayak, dan sortasi serta grading, beras dengan mutu rendah dapat menghasilkan beras dengan mutu yang lebih baik, tentu saja akan menghasilkan by products seperti menir, beras patah, dan beras yang tampilannya tidak putih lagi. Beras dengan derajat sosoh kurang dari 100% akan berwarna lebih gelap. Generasi terdahulu lebih menyukai nasi dari beras dengan derajat sosoh kurang dari 100%, karena pada beras tersebut masih terdapat lapisan aleuron yang banyak mengandung zat gizi. Pada umumnya, sebagian besar konsumen menilai enak/tidaknya nasi berdasarkan pada rasa dan teksturnya. Tekstur nasi sangat dipengaruhi oleh kadar amilosa. Secara sederhana, semua varietas padi yang ditanam oleh petani, dikategorikan menjadi 2 kelompok berdasarkan tekstur dan kadar amilosanya, yaitu beras pulen (soft) dan beras pera (hard). Disebut beras pulen bila kadar amilosanya 17-25% dan beras pera bila kadar amilosanya >25%. Hingga saat ini Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 200 varietas padi. Beberapa varietas unggul baru (VUB) Kementerian Pertanian ditanam hampir di 90% areal tanam padi. Beberapa varietas yang dominan adalah varietas Ciherang, Mekongga, INPARI, dan IR64. Semua VUB dominan yang ditanam petani tersebut berkategori beras pulen dengan kadar amilosa sebesar 20-25%. Jadi bisa disampaikan disini bahwa semua beras yang dihasilkan petani, 90%nya memberikan tekstur nasi yang hampir sama. Nah..disinilah biasanya pengusaha beras berimprovisasi untuk menghasilkan beras dengan rasa dan tekstur spesial, yang berdampak pada harga yang lebih mahal. Improvisasi pengusaha beras biasanya dilakukan dengan "blending", mencampur beberapa jenis beras yang pulen dengan yang lebih pulen sehingga diperoleh beras dengan tingkat kepulenan yang tepat. Kenapa beras "racikan" jadi mahal? Karena proses pencampuran berasnya dengan posisi ketersedian beras yang tidak sama. Beras yang lebih pulen seperti varietas Sintanur, Cimelati, Gilirang dengan kadar amilosa 18-19% tidak banyak ditanam petani sehingga produksinya terbatas dan harga gabahnya lebih mahal. Akan tetapi disparitas harga kedua jenis gabah padi tersebut tidak terlalu besar sekitar Rp.500,- hingga Rp. 1.000,- per kg GKP. Selain itu teknik untuk meracik beras tersebut tidak membutuhkan teknologi yang canggih, hanya butuh keterampilan yang memadai. Beras hasil racikan memang rasa nasinya lebih baik, tapi harganya tidak harus jauh melampaui harga beras "monovalen" (beras non racikan). Beras "racikan" premium tersebut masih wajar bila dihargai 10-11 ribu per kg dan akan sangat terasa mahal kalo dijual dengan harga sampai mencapai 20 ribuan. Bagaimana agar dapat beras yang enak tanpa "blending" sehingga harga lebih murah? Kita harus mendapatkan beras dengan kadar amilosa seperti kadar amilosa beras "racikan". Kementerian Pertanian telah melepas beberapa varietas unggul baru dengan kadar amilosa sebesar 18-20% yaitu varietas Inpari 2 (18.6%); Inpari 6, 18, 19 dan 24 (18%); Inpari 23 (17%); Hipa 10 (19.7 %); Hipa Jatim 1 (17%); Inpago 5 (18%); Gilirang (18,9%); Cimelati (19 %); dan Sintanur (18%). Kita tidak perlu membeli beras yang sedemikian mahal agar kita bisa makan nasi yang enak. (Wahab, MI)    
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1070/2017/08/03/08/39/10/Kita%20Harus%20Bersyukur-%20%20Beras%20Medium%20dan%20Premiun%20%20Kandungan%20Gizi%20Utama%20Sama
Terima kasih telah berkunjung ke website Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi