Selamat Datang di Media Informasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 tahun 2016 tentang PLP2B

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

 

 

DASAR PERTIMBANGAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

 

PENGERTIAN

  1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
  2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
  3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
  4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
  5. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
  7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
  8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
  9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
  10. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
  11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
  13. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan, dan keberuntungan.
  14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang Pertanian.
  15. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertaniaan Pangan Berkelanjutan.

 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. manfaat;
  2. keberlanjutan dan konsisten;
  3. keterpaduan;
  4. keterbukaan dan akuntabilitas;
  5. kebersamaan dan gotong-royong;
  6. partisipatif;
  7. keadilan;
  8. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  9. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
  10. desentralisasi;
  11. desentralisasi;
  12. keragaman; dan
  13. sosial dan budaya.

 

Tujuan PLP2B adalah :

  1. mengendalikan dan melindungi LP2B;
  2. menjamin tersedianya LP2B;
  3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan petani;
  5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
  6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  7. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
  8. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur petani.

 

Ruang lingkup PLP2B meliputi :

  1. perencanaan dan penetapan;
  2. pengembangan;
  3. pemanfaatan;
  4. pembinaan;
  5. pengendalian;
  6. sistem informasi;
  7. perlindungan dan pemberdayaan petani;
  8. pembiayaan;
  9. peran serta masyarakat; dan
  10. pengawasan.

 

Insentif dan Disinsentif

  1. Insentif diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
    • keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
    • pengembangan infrastruktur pertanian;
    • pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
    • kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
    • fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
    • fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
    • penghargaan bagi Petani berprestasi.
  1. Selain insentif Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pemberian disinsentif berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal :
    • Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
    • Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
    • LP2B dialihfungsikan.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

Pengendalian Alih Fungsi

  1. Lahan Pengganti LP2B yang dialihfungsikan harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan mempertimbangkan :
    • luasan hamparan Lahan;
    • tingkat produktivitas Lahan; dan
    • kondisi infrastruktur dasar.
  1. Lahan Pengganti dapat diperoleh dari :
    • penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B;
    • pembukaan Lahan baru pada LCP2B sebagai LP2B; atau
    • pengalihfungsian Lahan bukan pertanian menjadi LP2B.
  1. Lokasi Lahan Pengganti terletak di Daerah.

 

Penyediaan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
  2. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

 

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

  1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
    • memiliki kajian kelayakan strategis;
    • mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
    • mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
    • ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
  2. Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

  1. Alih Fungsi LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Kepala Daerah, disertai rekomendasi dari Dinas terkait.
  2. Persetujuan Alih Fungsi LP2B dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah dilakukan verifikasi.
  3. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
  4. Keanggotaan Tim Verifikasi paling sedikit terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian, perencanaan pembangunan Daerah, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, perizinan, penegakan Peraturan Daerah, dan lingkungan hidup, serta instansi lain yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani.

  1. Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi berupa pemberian jaminan :
    • harga komoditi yang menguntungkan;
    • ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai;
    • pemasaran hasil pertanian pokok;
    • pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional;
    • ganti kerugian akibat gagal panen.
  2. Pemberian kompensasi harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk Kepala Daerah.
  3. Besarnya kompensasi paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.
  4. Pembiayaan terhadap kompensasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

PERAN SERTA MASYARAKAT

  1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
  2. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.
  3. Peran serta dilakukan dalam tahapan :
    • perencanaan;
    • pengembangan;
    • penelitian;
    • pengawasan;
    • pemberdayaan Petani; dan/atau
    • pembiayaan.

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

  1. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan oleh Pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
  3. penelitian;
  4. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
  5. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan/atau
  6. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

 

KETENTUAN PIDANA

Dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi :

  1. setiap orang perseorangan, pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Badan yang mengalihfungsikan LP2B;
  2. setiap orang perseorangan dan/atau Badan yang tidak mengembalikan keadaan tanah LP2B ke kondisi semula.
Facebook Comments
Artikel Selanjutnya
Artikel Sebelumnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Harus Punya Kedaulatan Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pangan akan jadi komoditas yang diperebutkan negara mana pun. Oleh karena itu, negara yang tidak memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan akan kebingungan. “Peran petani menjadi sangat penting ke depan dalam menjaga stabiltas pangan sebuah negara. Petani bakal memiliki peran strategis di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia,” ujar Jokowi usai peresmian program kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian di Sliyeg, Indramayu, mengutip Republika, Kamis (7/6). Namun demikian, Jokowi menuturkan bahwa dengan peran penting ini bukan berarti petani bisa duduk-duduk tenang dan berdiam diri. Justru, menurutnya sektor pertanian mulai sekarang harus memperbaiki diri agar produktivitasnya terus meningkat.
“Kita harus berbenah diri supaya kita bisa memenangkan kompetisi dunia ini terutama di bidang pangan,” ujarnya.
Program kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian merupakan model baru dalam memajukan perekonomian para petani melalui berbagai instrumen. Progam ini mendorong petani untuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB). Untuk MBB Sliyeg tercatat memiliki satu Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Kecamatan (terdiri atas 14 BUMDes) dan satu Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan (yang terdiri atas 127 Poktan dan 7.009 Petani). Jumlah produksi padi tercatat 54.000 ton per tahun dengan total luas lahan sebesar 4.384 Ha. MMB Sliyeg merupakan salah satu pilot project kewirausahaan petani yang menerapkan sistem digitalisasi pertanian dimana digitalisasi dilakukan dengan sebuah aplikasi Logistik Tani/LOGTAN sebagai platform digital yang mengintegrasikan empat siklus pertanian (pratanam, tanam, panen, pascapanen) sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Jenis layanan MBB antara lain pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR/Non-KUR), penyaluran pupuk dan marketplace hortikultura dengan pelanggan utama petani dan BUMDes.
Baca Juga:  Umur yang Pas untuk Panen Cabai
 
Jokowi mengatakan, model bisnis seperti ini akan dievaluasi dalam enam bulan atau satu tahun ke depan. Jika program pertama di Indramayu ini sukses, pemerintah akan melakukannya untuk kelompok tani di daerah lainnya. “Intinya kita ingin membangun sebuah organisasi korporasi petani yang lebih efisien, yang bisa memberikan keuntungan besar kepada petani dan model-model seperti ini-lah yang saya kira bisa dikembangkan karena memang keuntungan terbesar adalah pascapanen,” ungkap Jokowi.     sumber : https://www.pertanianku.com/jokowi-tegaskan-indonesia-harus-punya-kedaulatan-pangan/

Komoditi Daging Ayam Broiler di Kota Sukabumi Mengalami Penurunan Harga Sebesar 10 Persen

Reporter / Redaktur : ENDANG SUKARDI Komoditi Daging Ayam Broiler di Kota Sukabumi, pekan ini mengalami penurunan harga sebesar 10 persen atau sebesar 2 ribu rupiah, dari harga pekan lalu sebesar 40 ribu rupiah menjadi 38 ribu rupiah per kilogram. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan harga terhadap komoditi tersebut, menurut Kepala Diskop UKM-PP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayep Supriatna, M.M., karena permintaan terhadap komoditi tersebut mengalami penurunan, sehingga harga komoditi tersebut terkoreksi turun. Sementara komoditi Cabe Rawit Hijau, mengalami kenaikan harga sebesar 20 persen atau sebesar 4 ribu rupiah, dari harga pekan lalu sebesar 20 ribu rupiah menjadi 24 ribu rupiah per kilogram, dan komoditi Kemiri Kupas mengalami kenaikan harga sebesar 15,7 persen atau sebesar 6 ribu rupiah, dari harga pekan lalu sebesar 38 ribu rupiah menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan harga terhadap kedua komoditi tersebut, karena pasokan kedua komoditi tersebut mengalami penurunan, yang mengakibatkan harga kedua komoditi tersebut terkoreksi naik. Saat dikofirmasi tentang harga barang-barang pokok dan barang-barang penting strategis lainnya di Kota Sukabumi, seperti dijelaskan Kepala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi relatif stabil, serta fluktuasi harganya pun masih dalam batas kewajaran. Antara lain, Beras Ciherang 11 ribu 600 ratus rupiah, Beras IR 64 KW 1 Jampang 10 ribu rupiah, dan Beras IR 64 KW 2 Jampang 9 ribu 400 rupiah, serta Daging Sapi dan Kerbau 110 ribu rupiah, Daging Kambing 100 ribu rupiah, Telur Ayam Ras 24 ribu rupiah, Ikan Mas Segar 25 ribu rupiah, dan Ikan Nila Segar 27 ribu rupiah per kilogram. Kemudian Minyak Goreng dalam kemasan 13 ribu 750 rupiah per liter, Minyak Goreng Curah 12 ribu rupiah, Gula Pasir 12 ribu rupiah, Tepung Terigu 7 ribu rupiah, Bawang Merah 32 ribu rupiah, Bawang Putih 22 ribu rupiah, Cabe Merah TW 30 ribu rupiah, Cabe Rawit Merah 28 ribu rupiah, Kentang 13 ribu rupiah, Kacang Hijau 20 ribu rupiah, dan Kacang Kedelai 9 ribu rupiah per kilo gram. Selanjutnya Susu Kental Manis 10 ribu rupiah per kaleng, Susu Bubuk 400 gram 35 ribu rupiah per doos, Gas Elpiji 3 kilogram 20 ribu rupiah, Gas Elpiji 12 kilogram 144 ribu 500 rupiah, dan Minyak Tanah 15 ribu rupiah per liter. Kepala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi mengatakan, stok barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting strategis lainnya, di Kota Sukabumi cukup tersedia, serta penyaluran dan pendistribusian barang-barang tersebut dalam kondisi aman dan lancar.     sumber : http://portal.sukabumikota.go.id/5432/komoditi-daging-ayam-broiler-di-kota-sukabumi-mengalami-penurunan-harga-sebesar-10-persen/

Ungkap Rasa Syukur, Kementan Gelar Buka Bersama Yatim dan Dhuafa

Jakarta, 6 Juni 2018 - Kementerian Pertanian menggelar acara silaturahmi dan buka bersama di Auditorium Gedung A Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian menyampaikan rasa syukurnya atas sejumlah pencapaian hasil kerja keras seluruh jajaran di Kementerian Pertanian. 
 
"Yang dulu kita impor jagung, sekarang kita ekspor. Bawang dulu impor, sekarang ekspor, juga ayam sekarang kita ekspor," jelas Menteri Amran.
"Ini adalah bagian dari pesan Presiden, agar kita hadir di sisi rakyat, hadir di sisi petani. Tidak ada lagi alasan petani rugi, kalau panennya gagal, kalau banjir, diganti asuransi, kalau terkena hama ada asuransi. " lanjut Mentan. 
 
Menambah rasa syukur atas berbagai pencapaian - termasuk laporan keuangan BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam acara ini Kementerian Pertanian juga memberikan santunan pada sejumlah anak yatim dan dhuafa. Selain itu tanda cinta juga diberikan pada sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Pemberian santunan dan tanda cinta disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 
 
Dalam nasihat menjelang waktu berbuka puasa, Ust.Yusuf Mansur menyampaikan, bahwa segala pencapaian yang diraih Kementerian Pertanian tak lepas dari pertolongan ALLAH SWT, yang Maha Menguasai seluruh alam semesta. Dan pertolongan ALLAH sangat dekat, jika kita taat dan berusaha menyempurnakan perintah-perintah NYA. Saat pertolongan ALLAH dekat, uang - harta, menjadi tidak ada artinya. Bersedekah dan berdoa, adalah salah satu amalan yang akan mendatangkan pertolongan ALLAH SWT. "Maka minta lah pada ALLAH hajat-hajat kita. Sebutkan permintaan kita dengan penuh keyakinan. Jagung, ayam, daging, bawang, semua. Agar ALLAH beri kemudahan.
 
 
 
sumber : http://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3234

Keroyok Distribusi Cabai dan Bawang, 5 Pelaku Usaha Bermitra Petani

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktur Jenderal Hortikultura menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) dan Petani Champion Cabai dengan Ketua Induk Koperasi Kepolisian Negara (INKOPPOL) Republik Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan retail PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. Proses penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman.
 
ABMI dan Petani Champion Cabai merupakan pemasok. Sementara PT. PPI, HKTI, INKOPPOL, KTNA dan PT Alfa Midi merupakan distributor dan tata niaga pemasaran bawang merah dan aneka cabai.
 
Mentan Amran menjelaskan penandatanganan MoU tersebut bertujuan menjamin ketersediaan dan harga bawang merah dan aneka cabai selama bulan Ramadhan hingga lebaran stabil dalam jangka menengah secara berkelanjutan. Jadi, selain menggenjot produksi, upaya lain yang dilakukan Kementan yakni dengan mengajak para retailer, koperasi, organisasi yang mewakili kepentingan petani untuk bekerja sama secara terintegrasi dari ke hulu hingga hilir.
 
“Dengan begitu, akan terjadi efisiensi rantai pasok dari petani sampai retail, sehingga pasokan lancar dan harga stabil,” demikian tegas Amran pada acara penandatanganan MoU sekaligus Launching Unit Layanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).
 
Menurut Amran, ada beberapa alasan pasokan dan harga pangan pokok tahun ini stabil. Pertama, komoditas strategis yang sebelumnya diimpor, yakni cabai, bawang merah, beras, daging ayam dan telur sekarang tidak lagi impor, tapi justru diekspor. Kedua, dalam 10 tahun terakhir ekspor naik 24 persen.
 
Berdasarkan data Kementan, adapun perkiraan ketersediaan aneka cabai dan bawang merah selama bulan Ramadhan atau bulan Mei-Juni 2018 dipastikan surplus. Pertama, untuk cabai besar, ketersedianya di bulan Mei mencapai 106.242 ton, sedangkan kebutuhan hanya 97.741 ton, sehingga surplus 8.501 ton. Cabai besar di bulan Juni pun surplus 8.004 ton, karena ketersediaanya mencapai 104.935 ton sementara kebutuhan hanya 96.931 ton.
 
Kedua, ketersediaan cabai rawit di bulan Mei dan Juni pun surplus yakni masing-masing 8.085 ton dan 8.340 ton. Ini terlihat dari ketersediaan di bulan Mei mencapai 83.315 ton dan Juni 84.872 ton, sedangkan kebutuhan di bulan Mei hanya 75.230 ton dan Juni 76.532 ton.
 
Ketiga, ketersediaan bawang merah juga surplus di bulan Mei dan Juni. Di bulan Mei, ketersediaan bawang merah mencapai 127.152 ton, besarnya kebutuhan hanya 112.321 ton sehingga surplus 8.085 ton. Begitu pun di bulan Juni, ketersediaan bawang merah 125.500 ton, sementara kebutuhan hanya 116.501 ton, sehingga surplus 8.999 ton.
 
“Dengan demikian, ketersediaan bawang merah dan aneka cabai selama bulan Ramadhan aman. Tidak ada gejolak, baik pasokan maupun harga,” tegas Amran.
 
Dalam penandatanganan MoU ini, hadir Direktur Perdagangan Dalam Negeri PT. PPI, Anton Mart Irianto, Ketua INKOPPOL, Irjen Pol (Purn) Drs, H. Yudi Sushariyanto, Sekjen HKTI, Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi W, Ketua KTNA Nasional, Winarno Tohir, Pimpinan PT Alfa Midi, Gandhi Hadiwitanto, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari, dan Champion Cabai, Tunov Mondro A.
 
Untuk informasi, MoU ini bukan hanya untuk menghadapi ramadhan saja, tetapi akan berkelanjutan.
 
 
 
 
sumber : http://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3199

Perlancar Distribusi, 6 Kapal Khusus Ternak Mulai Beroperasi Tahun ini

Jakarta, Untuk memperlancar distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen, saat ini enam (6) kapal khusus ternak siap beroperasi melayani pengangkutan ternak. Hal tersebut disampaikan oleh Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kantor Kementerian Pertanian.   “Keberadaan kapal khusus angkutan ternak ini menjadi salah satu instrumen moda angkutan untuk mendistribusikan ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen,” ungkap Fini. Fini menegaskan, kapal khusus ternak tidak hanya sebagai alat angkut, tapi lebih sebagai representasi pemerintah untuk mulai menata perdagangan dan lalulintas pemasukan dan pengeluaran ternak di wilayah sentra ternak menuju daerah konsumen. Menurut Fini, sebelumnya kapal khusus angkutan ternak baru ada satu, yaitu KM Camara Nusantara 1 dengan trayek Kupang/Waingapu – Tanjung Priok DKI Jakarta. Saat ini Kementerian Perhubungan telah meluncurkan kembali 5 kapal khusus angkutan ternak, sehingga jumlah kapal khusus ternak menjadi 6 (enam) unit yang akan beroperasi dari daerah NTT, NTB dan Bali ke wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Kalsel, Kaltim dan Sulsel. Pada bulan Mei 2018 telah dioperasionalkan 3 unit kapal, yaitu KM Camara Nusantara 3 dengan trayek Kupang NTT menuju Tanjung Priok Jakarta dan Bengkulu. Kemudian KM Camara Nusantara 4 dengan trayek NTB (Bima-Badas-Lembar) menuju Pare-pare Sulawesi Selatan dan Balikpapan Kalimantan Timur. KM Camara Nusantara 6 juga telah beroperasi yang akan memperkuat trayek NTB menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2018 lalu telah diluncurkan pelayaran perdana 2 kapal ternak yaitu KM Camara Nusantara 2 dengan trayek NTT (Kupang–Wini–Atapupu) menuju Tanjung Priok Jakarta dan KM Camara Nusantara 5 yang berpangkalan di Celukan Bawang Buleleng Bali menuju Tanjung Priok Jakarta dilanjutkan menuju Kupang NTT kemudian menuju Samarinda Kalimantan Timur. Sejak tahun 2016 sampai saat ini, Kapal Khusus Ternak Camara Nusantara 1 tercatat telah berlayar 48 kali dan telah mengangkut ternak sebanyak 24.235 ekor dari Pelabuhan Tenau Kupang ke Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta. Loading Factor kapal mencapai 100%. Fini mengatakan, kapal khusus ternak didesain khusus untuk mengangkut ternak, sesuai kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) sehingga menekan tingkat stress ternak, sehingga mampu menjaga bobot ternak dari susut yang berlebihan. Selain itu, dengan jaminan asuransi setiap tarif angkutan ternak yang dibayar, pemilik ternak lebih terjamin terhindar kerugian di dalam setiap pelayaran. “Apalagi dengan adanya dokter hewan di kapal tersebut, kesehatan ternak betul-betul dijaga dengan baik,” ucap Fini. Pemanfaatan kapal khusus ternak ini juga akan dioptimalkan untuk mengisi muatan balik kapal dengan produk yang dibutuhkan di daerah produsen, sehingga terjadi peningkatan hubungan perdagangan yang lebih baik antar daerah. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dari pola ships follow the trade menjadi ships promote the trade,” tambahnya. Fini menjelaskan, sebagai suatu jasa layanan publik keberadaan kapal ternak ini juga harus disertai sosialisasi bagi para calon pengguna kapal yang disertai juga perhitungan ekonomi bidang peternakan terkait manfaat dan keuntungan pemanfaatan kapal tersebut. Selanjutnya, perlu peran aktif pemerintah daerah yang harus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha calon pengguna kapal di daerahnya agar bersinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. “Dengan adanya kapal khusus ternak ini kita berharap keberadaan ternak dan dinamika ketersediaan ternak di Indonesia dapat terpantau dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyediaan daging sapi menjadi lebih optimal,” pungkasnya.     sumber : http://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3220
Terima kasih telah berkunjung ke website Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi