Selamat Datang di Media Informasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 tahun 2016 tentang PLP2B

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

 

 

DASAR PERTIMBANGAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

 

PENGERTIAN

  1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
  2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
  3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
  4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
  5. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
  7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
  8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
  9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
  10. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
  11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
  13. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan, dan keberuntungan.
  14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang Pertanian.
  15. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertaniaan Pangan Berkelanjutan.

 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diselenggarakan berdasarkan asas :

  1. manfaat;
  2. keberlanjutan dan konsisten;
  3. keterpaduan;
  4. keterbukaan dan akuntabilitas;
  5. kebersamaan dan gotong-royong;
  6. partisipatif;
  7. keadilan;
  8. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  9. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
  10. desentralisasi;
  11. desentralisasi;
  12. keragaman; dan
  13. sosial dan budaya.

 

Tujuan PLP2B adalah :

  1. mengendalikan dan melindungi LP2B;
  2. menjamin tersedianya LP2B;
  3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan petani;
  5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
  6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  7. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
  8. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan investasi infrastruktur petani.

 

Ruang lingkup PLP2B meliputi :

  1. perencanaan dan penetapan;
  2. pengembangan;
  3. pemanfaatan;
  4. pembinaan;
  5. pengendalian;
  6. sistem informasi;
  7. perlindungan dan pemberdayaan petani;
  8. pembiayaan;
  9. peran serta masyarakat; dan
  10. pengawasan.

 

Insentif dan Disinsentif

  1. Insentif diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
    • keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
    • pengembangan infrastruktur pertanian;
    • pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
    • kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
    • fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
    • fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
    • penghargaan bagi Petani berprestasi.
  1. Selain insentif Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pemberian disinsentif berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal :
    • Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
    • Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
    • LP2B dialihfungsikan.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

Pengendalian Alih Fungsi

  1. Lahan Pengganti LP2B yang dialihfungsikan harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan mempertimbangkan :
    • luasan hamparan Lahan;
    • tingkat produktivitas Lahan; dan
    • kondisi infrastruktur dasar.
  1. Lahan Pengganti dapat diperoleh dari :
    • penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai LP2B;
    • pembukaan Lahan baru pada LCP2B sebagai LP2B; atau
    • pengalihfungsian Lahan bukan pertanian menjadi LP2B.
  1. Lokasi Lahan Pengganti terletak di Daerah.

 

Penyediaan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
  2. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

 

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

  1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
    • memiliki kajian kelayakan strategis;
    • mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
    • mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
    • ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
  2. Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

  1. Alih Fungsi LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Kepala Daerah, disertai rekomendasi dari Dinas terkait.
  2. Persetujuan Alih Fungsi LP2B dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah dilakukan verifikasi.
  3. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
  4. Keanggotaan Tim Verifikasi paling sedikit terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian, perencanaan pembangunan Daerah, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, perizinan, penegakan Peraturan Daerah, dan lingkungan hidup, serta instansi lain yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani.

  1. Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi berupa pemberian jaminan :
    • harga komoditi yang menguntungkan;
    • ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai;
    • pemasaran hasil pertanian pokok;
    • pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional;
    • ganti kerugian akibat gagal panen.
  2. Pemberian kompensasi harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk Kepala Daerah.
  3. Besarnya kompensasi paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.
  4. Pembiayaan terhadap kompensasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

PERAN SERTA MASYARAKAT

  1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
  2. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.
  3. Peran serta dilakukan dalam tahapan :
    • perencanaan;
    • pengembangan;
    • penelitian;
    • pengawasan;
    • pemberdayaan Petani; dan/atau
    • pembiayaan.

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

  1. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan oleh Pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
  3. penelitian;
  4. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
  5. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan/atau
  6. pembiayaan dalam pengembangan LP2B.

 

KETENTUAN PIDANA

Dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi :

  1. setiap orang perseorangan, pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Badan yang mengalihfungsikan LP2B;
  2. setiap orang perseorangan dan/atau Badan yang tidak mengembalikan keadaan tanah LP2B ke kondisi semula.
Facebook Comments
Artikel Selanjutnya
Artikel Sebelumnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Mentan Hadiri Panen Raya di Demak Seluas 7.000 Hektar

Demak (23/1) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadiri panen raya Desa Sari Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa (23/1). Setelah kemarin meninjau panen raya di Bojonegoro, Jawa Timur, kini pantauan beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Luas sawah yang dipanen di Demak kali ini seluas 7 ribu hektare.  Pada kesempatan panen tersebut, Amran menegaskan komitmennya untuk selalu membela kepentingan petani. "Petani sudah tahu hati nurani saya. Seperti arahan Presiden, harus hadir  ditengah-tengah petani. Kalau petani menangis, kita harus hadir di sampingnya," ucap Amran.  Komitmen Amran juga didukung oleh Aster KASAD TNI-AD Mayjen Supartodi. Dalam pernyataannya seusai melakukan panen, Supartodi menegaskan komitmen TNI untuk mendukung ketahanan pangan nasional. "Kita harus mendukung pak menteri. Bersama-sama dengan kementan, PPL dan gapoktan, meningkatkan produk-produk pertanian di seluruh indonesia," tegasnya.  Bupati Demak HM Natsir menyebutkan luas lahan yang siap panen kali ini kurang lebih seluas 7 ribu hektare. Bahkan dua minggu lagi, diperkirakan panen akan mencapai luasan yang lebih besar lagi, setidaknya 38 ribu hektare.  "Ini bisa memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya Demak, tapi juga daerah-daerah lainnya. Jika panen seperti ini, kami yakin Demak akan surplus dan tidak kekurangan pangan, " ujar Natsir.  Natsir juga mengapresiasi bantuan yang telah diberikan Kementan yang telah dimanfaatkan masyarakat Demak, terutama petani. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan maksimal sehingga produktivitas meningkat. "Insya Alah Jateng tetap menjadi penopang beras tertinggi," ucapnya. Apresiasi terhadap produktivitas padi di Demak maupun Jawa Tengah turut disampaikan oleh Komisioner KPPU Syarkawi Rauf. Dirinya pun menjanjikan bahwa KPPU akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi beras.  "Kami harus memastikan bahwa tidak ada sekelompok orang yang menganggu distribusi, sehingga produk pertanian yang kita hasilkan seperti hari ini bisa sampai ke pasar dengan jumlah dan harga yang baik, sesuai dengan harapan petani," ungkap Syarkawi.  Senada dengan Bupati dan petani, Anggota DPD RI Denty Ekapratiwi juga tidak menyetujui dilaksanakannya impor. Denty yang turut hadir pada saat panen raya mengungkapkan harapannya agar pemerintah mempertimbangkan lagi kebijakannya.  "Saat ini petani sekuat tenaga menghasilkan panen padi yang sudah baik. Untuk itu kami dan kita semuanya menginginkan semangat petani diimbangi dengan kebijakan yg betul-betul memihak," ungkapnya.      
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1454/2018/01/24/07/04/48/Mentan%20Hadiri%20Panen%20Raya%20di%20Demak%20Seluas%207-000%20Hektar

Tiap Hari Ada Tanam, Tiap Hari Ada Panen, Kabupaten Alor Siap Swasembada Pangan

Alor (23/1) - Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pembangunan Infrastruktur Pertanian, Dr. Ir. Ani Andayani, M.Agr, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberhasilan Kabupaten Alor dalam upaya membangun ketahanan pangan di wilayah tersebut. “Saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada Kadis Pertanian Kabupaten Alor, Bapak Yustus Dopong Abor, atas kerja kerasnya selama ini. Sehingga, untuk target Oktober-Maret (Okmar), sudah tercapai di bulan Januari ini 104%. Itu merupakan suatu capaian yang membanggakan,” ujar Ani saat memberikan sambutan dalam acara Panen Simbolis Padi Organik, di Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/1/2018). Ani menjelaskan, hal ini juga tak lepas dari  peran Pemda Kabupaten Alor, Camat, Dandim, Penanggung Jawab Upsus wilayah Kabupateh Alor dan seluruh masyarakat. “Saya ingat betul waktu saya datang pertama kali. Pak Bupati ada program khusus untuk model di kelompok tani. Satu hektare diberi Rp4 juta, di mana Rp1 juta untuk pembebasan lahan dan 'land clearing', Rp3 jutanya untuk operasional. Terima kasih dukungannya, Pak Bupati,” tuturnya. Ini artinya, lanjut Ani, share itu pertanda kita sudah gayung bersambut. Program dari pusat itu didampingi oleh program-program dari APBD. Bahkan kini, menurutnya, ada Satgas Pangan yang telah melibatkan pihak Kepolisian dan TNI-AD khususnya Kodim 1622 Alor, yang telah membantu dan bersinergi dengan semua pihak terkait dalam rangka pengamanan dan pengawalan untuk keberadaan pangan.  “Untuk itu, saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI-AD, jajaran Kepolisian, khususnya di Kabupaten Alor ini, atas sinergitas dan kebersamaan kita selama ini, sehingga bisa mencapai capaian-capaian terbaik,” tutur Ani, selaku penanggung jawab Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale ) Provinsi NTT tersebut. Kemudian, Ani juga menambahkan, sebagai upaya mendorong percepatan program swasembada pangan,  Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk bisa mengakses Dana Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan tata air irigasi lainnya. Menurutnya, dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bisa diakses itu, dari capaian serapan selama ini, memungkinkan untuk bisa dinaikkan lagi sebagai belanja komponen irigasi. “Dan itu sudah ada Inpresnya. Baru saja terbit tanggal 11 Januari 2018 kemarin,” ungkapnya.  Ani menegaskan, kalau belanja pembangunan irigasi itu merupakan suatu keputusan dari musyawarah desa, itu bisa diangkat untuk akses dari Dana Desa. Jadi, jelas Ani, Dana Desa tidak hanya untuk infrastruktur di pedesaan seperti jalan, bangunan, ataupun alat-alat yang lain. Tetapi bisa pula utk irigasi, sehingga ketahanan pangan bisa lancar. Dengan seluruh penunjang tersebut, Ani berharap tingkat produksi, produktivitas, dan ketersediaan pangan di NTT, khususnya di Kabupaten Alor, semakin meningkat. “Mudah-mudahan, dengan semangat kita, tiap hari ada tanam, tiap hari ada panen, kita bisa swasembada,” tandasnya. Perlu diketahui, di Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, memiliki luas areal kurang lebih 40 hektare, dengan jumlah 208 kepala keluarga tani. Panen kali ini,  produktivitas padi organik dari Desa Malaipea per hektare rata-rata hampir 5 ton, dan sudah bisa panen 3 kali dalam setahun. Kesuksesan desa tersebut tentu saja mendapat apresiasi dan pujian dari semua pihak, khususnya dari Bupati Alor, Amon Djobo. “Saya bangga dengan masyarakat saya di Malaipea ini. Walaupun jauh dari kabupaten, transportasi dan komunikasi sedikit ada hambatan, masyarakat di sini sudah bisa 3 kali panen. Di kecamatan lain di Alor ini, lahan cukup, air cukup, manusianya ada, tapi tidak sampai 3 kali panen seperti di Malaipea ini,” kata Amon.   Ini, menurutnya, disebut sebagai mukjizat. "Jadi, masyarakat Malaipea kalau besok itu kiamat,penduduk sini akan masuk surga," demikian kelakar Bupati Alor tersebut memotivasi petaninya. “Kami tahu, orang lain bisa, kenapa kami tidak bisa. Tuhan menganugerahkan alam bagi kami. Tuhan juga menganugerahkan cuaca yang baik bagi kami. Tuhan juga menganugerahkan air yang berlimpah bagi kami. Tinggal bagaimana kemauan baik kami. Tinggal bagaimana kami punya semangat untuk mengelola lahan ini menjadi aset yang luar biasa bagi kami,” imbuhmya. Amon mengakui, semua capaian keberhasilan di bidang pertanian Kabupaten Alor tersebut tak bisa dijauhkan dari peran para pejabat, baik di tingkat pusat maupun provinsi, yang intensif mendampingi rakyat. Sehingga, program Upsus yang dicanangkan pemerintah pusat betul-betul bisa menyentuh kepentingan rakyat.  “Kita berharap, berkat kerja sama semua pihak tersebut, masyarakat Alor bisa tumbuh menjadi masyarakat yang kenyang, sehat, dan pintar,” pungkasnya. Selain dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur, Dr. Ir. Ani Andayani, M.Agr; Bupati Alor, Amon Djobo, Panen Raya tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Alor, Martinus Alopada; Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan NTT Dr. Adang Warya selaku penanggungjawab Upsus kab Alor,  Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT, Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc; Sekretaris Dinas Pertanian Prov. NTT, Miqdonth; dan Camat Alor Selatan, Marthen G. Moubeka. Hadir pula WaKapolres Alor, Dandim 1622 Alor, Asisten 1 dan Asisten 2 Pemkab Alor, tokoh adat, tokoh agama, penyuluh dan  masyarakat Alor Selatan, khususnya warga Desa Malaipea, dan Desa tetangga di lembah Mainang dengan total audiens sekitar 100 orang.      
Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1456/2018/01/24/08/48/59/Tiap%20Hari%20Ada%20Tanam-%20Tiap%20Hari%20Ada%20Panen-%20Kabupaten%20Alor%20Siap%20Swasembada%20Pangan

Rakernas Pembangunan Pertanian 2018 Untuk Mengangkat Kesejahteraan Petani

Jakarta (15/1) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2018 yang berlangsung di Jakarta, Senin 15 Januari 2018.  Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya memaparkan capaian Kementerian Pertanian. “Alhamdulillah, dua tahun terakhir, di tahun 2016 dan 2017 kita tidak ada impor beras. Harga di 2017 pun merupakan harga beras terstabil selama 10 tahun terakhir” ujar Mentan. “Bawang merah dulu kita negara pengimpor, sekarang kita menjadi negara pengekspor, Indonesia telah mampu mengekspor bawang merah ke enam negara” ujar Mentan. Dahulu kita impor 3,6 juta ton jagung, senilai Rp 12 triliun, namun sekarang kita sudah berhasil mengekspor jagung,  “ini sejarah baru bagi Indonesia” tambahnya. Mentan menuturkan untuk meningkatkan kesejahteraan, akan dilakukan beberapa pendekatan kesejahteraan kepada para petani. Pertama, mengarahkan seluruh ditjen di Kementerian Pertanian. Ditjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Sarana dan Prasarana semuanya mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang ada di pedesaan yang tidak mampu supaya mereka berpendapatan, yakni 17 juta penerima rastra (beras sejahtera).  “Contohnya kalau ada Rumah Tangga penerima rastra, kami berikan ayam 10-20 ekor, bisa jadi ada 10 juta ekor kita bagikan di tahun 2018”, lanjutnya. Kedua, pemberian combine harvester pengganti sabit bagi masyarakat yang bekerja di pertanian. “Yang dulu panen dengan menggunakan sabit kami fokuskan dengan combine harvester, mereka bisa dapat 3-4 juta perhari, kalau dibagikan 10 orang artinya bisa dapat 300 ribu perhari, atau minimal 200 ribu keuntungan, perbulan bisa 4-5 juta”, tambahnya.  Mentan juga menyampaikan akan melakukan pengoptimalan potensi besar pada lahan rawa. “Kurang lebih ada 10 juta hektar lahan rawa yang berpotensi untuk dibangunkan” ujarnya. Diakhir sambutannya, Mentan menyampaikan bahwa pertanian tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bahu membahu meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Rakernas ini dihadiri oleh lebih dari 1.700 peserta yang terdiri dari sejumlah pejabat dan instansi terkait diantaranya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kementan Provinsi/Kabupaten/Kota, KPK, Mabes Polri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Aster KSAD, Dirjen Sumber Daya Air Kemenpur, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kemendes), Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Danrem, dan Dandim.     Sumber : http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/1446/2018/01/16/15/31/59/Rakernas%20Pembangunan%20Pertanian%202018%20Untuk%20Mengangkat%20Kesejahteraan%20Petani

Pemerintah Bagikan 180 Ribu Alat Mesin Pertanian

Hingga kini, pemerintah sudah membagikan 180 ribu alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani di seluruh Indonesia. Pembagian alsintan bertujuan meningkatkan hasil panen petani.   “Sampai saat ini sudah 180 ribu alsintan yang sudah dibagikan pemerintah kepada para petani dalam bentuk traktor roda dua, roda empat, alat untuk tanam, dan combine harvester serta yang lainnya,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono, dikutip dari Republika, Kamis (21/12). Ia berharap dengan adanya alsintan bisa mempercepat pengolahan tanah dan juga panennya para petani. Selain itu, para petani juga bisa lebih efisien dalam hal bekerja dan tentu bisa mempercepat masa tanam. Sebab, menurut Momon, pengerjaan dengan mesin jauh lebih cepat daripada manual.
 
“Bantuan ini untuk mempercepat masa tanam, karena dengan alsintan bisa mengefisiensi 30—40 persen waktu dan hasilnya lebih banyak,” jelasnya. Momon mengutarakan, jika dilihat dan diamati lagi, saat ini para petani rata-rata sudah menggunakan alsintan dalam mengolah sawah mereka. “Sekarang coba cari yang mengolah lahan pakai cangkul, sudah hampir tidak ada ‘kan, tapi mereka sudah menggunakan traktor roda dua semua,” ujarnya. Lebih lanjut ia memaparkan, saat para petani menggunakan alsintan, maka hasilnya pun akan berbeda dengan cara tradisional karena bisa menekan terjadinya pembuangan gabah ketika dipanen, berbeda ketika menggunakan arit. Dia menilai, dari segi harga gabahnya pun ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya ketika petani menggunakan combine harvester, harga gabahnya juga jauh lebih mahal ketimbang menggunakan mesin biasa. Momon menyampaikan untuk sektor pertanian di masa depan, ia menginginkan para petani tidak lagi didominasi oleh orang tua, namun anak muda juga bisa terjun langsung mengolah lahan pertanian dengan adanya teknologi ini.    
Sumber : https://www.pertanianku.com/pemerintah-bagikan-180-ribu-alat-mesin-pertanian/

Bulog Jabar Targetkan 7.000 Rumah Pangan Guna Stabilkan Harga

Perum Bulog Jabar, targetkan 7.000 rumah pangan demi menjaga stabilisasi harga pangan di Jawa Barat. Sudah ada ribuan outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat dengan nama Rumah Pangan Kita (RPK) yang dibina oleh Perum Bulog Jawa Barat ini. Kepala Bulog Divre Jabar, M. Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, saat ini Bulog Divre Jabar telah membentuk 5.000 RPK yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jabar. “Sampai akhir 2017 ini ditargetkan total 7.000 RPK di Jabar sehingga realisasi akan mencapai 110 persen dari target,” kata dia, Rabu (27/12).
 
Ia pun menuturkan, sekitar 30 persen jumlah RPK berada di Bandung Raya. Sisanya, tersebar di perkotaan dan kabupaten di Jabar. Saat ini, sebanyak 5.000 RPK hadir di seluruh Jabar dan akan bertambah 2.000 unit lagi pekan depan sehingga jumlahnya menjadi 7.000 RPK. Sugit memaparkan, RPK diinisiasi sejak 2015 dalam rangka stabilisasi harga pangan. Idealnya, RPK hadir di setiap rukun warga (RW) yang kini baru satu RPK per desa. Jika satu RPK per RW terwujud, diharapkan akan menjadi pengganti titik distribusi yang arah konsepnya melayani bantuan pangan nontunai. “RPK jadi andalan. Pengelola RPK mendapat nilai tambah dan masyarakat sekitar mendapat harga pangan lebih murah dan terjangkau,” kata Sugit. Menurutnya, kondisi Jabar saat ini fluktuasi harga pangannya tidak tinggi. Khususnya di Bandung, jika ada harga yang naik, maka Bulog akan langsung turun ke RPK menambah pasokan secara besar-besaran. Sugit menyadari, keuntungan yang diperoleh pedagang/pemilik RPK atau yang akrab disebut “sahabat RPK” memang relatif kecil. Akan tetapi, sahabat RPK turut membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, meringankan biaya masyarakat dengan harga yang lebih murah dibanding pasaran, sekaligus menjaga kestabilan harga pangan pokok.    
Sumber : https://www.pertanianku.com/bulog-jabar-targetkan-7-000-rumah-pangan-guna-stabilkan-harga/
Terima kasih telah berkunjung ke website Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi