Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 61 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebagai berikut:
- Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang pangan, pertanian, dan perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- menyelenggararakan pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- memberikan rekomendasi, perizinan, atau sertifikasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Perangkat Daerah dibantu oleh:
- sekretariat;
- bidang ketahanan pangan;
- bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- bidang perikanan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Khusus mengenai tugas pokok dan fungsi UPTD di lingkungan Dinas diatur secara terpisah dalam bentuk Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Jakarta, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung Program Pertanian di Kabupaten Merauke, Papua.
Pupuk Indonesia melakukan riset di lahan seluas 200 hektare di SP 9, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Di distrik tersebut Pupuk Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian terkait aspek pemupukan, pengelolaan sawah, produktivitas, hingga aspek pemasaran.
Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan Pupuk Indonesia melakukan riset lahan untuk peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Merauke.
"Upaya peningkatan produktivitas pertanian, tentunya diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pangan nasional," kata Wijaya, dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu 6 Mei 2017.
Sebagai pendukung pengembangan pertanian di Merauke ini, Pupuk Indonesia juga senantiasa memastikan pasokan pupuk selalu sesuai dengan kebutuhan, dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Distrik Tanah Miring.
"Tahun ini alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Papua sebanyak 1.990 ton," ungkap Wijaya.
Sekadar informasi, yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia ini merupakan wujud dukungan pada upaya pemerintah dalam menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Untuk itu, Pupuk Indonesia menempatkan secara khusus PT Pupuk Indonesia Pangan sebagai pengelola area pengembangan lahan pertanian, serta turut melibatkan anak usahanya seperti PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik, guna menyalurkan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi untuk petani di Kabupaten Merauke.
Wijaya berharap kegiatan tersebut menjadi momentum bagi anggota holding PT Pupuk Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan serta dapat mengadakan unit usaha kegiatan di bidang pertanian.
"Melalui sinergi semacam ini, kami yakin akan dapat mendorong kinerja holding secara keseluruhan," ujar dia.
Tidak hanya itu, Pupuk Indonesia juga bekerja sama dengan Koperasi "Kawan Tani Sejati", kerjasama itu ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Merauke pada akhir tahun lalu.
Kerja sama ini bertujuan untuk saling menunjang dalam mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Merauke. Upaya peningkatan produktivitas pertanian, tentunya diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Selain penyediaan pupuk, cucu perusahaan Pupuk Indonesia yaitu PT Petrosida juga ikut berperan dalam menyalurkan sarana produksi pertanian berupa pestisida dan produk hayati.
"Dengan sinergi Pupuk Indonesia Grup bersama Koperasi dan Dinas Pertanian setempat, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Merauke terus meningkat sehingga upaya pemerintah menuju swasembada pangan dapat segera tercapai," tutup Wijaya.
(AHL)
Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/
VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan memastikan stok daging beku di pabrik distributor cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama Ramadan 2017. Asumsi rata-rata kebutuhan per bulan daging sapi dan kerbau nasional 47 ribu ton.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan selama Ramadan nanti kebutuhan daging bisa naik sekira 30-35 persen. Kenaikan konsumsinya didominasi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Stok keseluruhan nasional sekira 78 ribu ton. Terdiri dari 51 ribu ton di Bulog, dan sisanya sekira 27 ribu ton di anggota Asosiasi Distributor Daging Indoneisa (ADDI).
"Kita belum lagi hitung di pasar, karena mereka sudah distribusikan ke pasar. Belum lagi importir umum atau sapi potong. Pada posisi stok persediaan minimal 58 ribu ton. Jadi, cukup dua-tiga bulan ke depan," ujar Menteri di Bekasi pada Jumat, 28 April 2017.
Salah satu perusahaan distributor yang ditinjau Enggar adalah PT Dua Putra Perkasa, yang memiliki stok ada 3 ribu ton. "Untuk lima ribu ton mereka juga siap. ADDI sebagai distributor juga siap. Mereka siap, baik sapi dan kerbau, untuk maksimal harga delapan puluh ribu per kilogram," katanya.
Presiden Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito, pun menyatakan kesiapannya menggelontorkan daging beku ke seluruh wilayah dalam negeri agar stabilitas harga dan ketersediaan terjaga. "Kami beserta ADDI siap membantu untuk suplai ke pasar-pasar dan industri. Kami siap dua puluh empat jam. Kalau di lapangan naik harganya bisa kontak kami," ujarnya. (ren)
Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/
Liputan6.com, Malang Bisa jadi sejauh mata memandang, di mana tempat kita saat berada di Kota Batu adalah view pariwisata. Segudang julukan dimiliki Kota Batu. Bahkan atraksi desa sekecil apapun akan jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut, kalau soal atraksi dari 3A pengembangan destinasi wisata, Indonesia selalu juara. Alam dan budaya Indonesia punya indeks daya saing yang kuat.
"Tinggal akses dan amenitas yang harus dipikirkan bersama, dikeroyok bersama dengan Indonesia incorporated," jelas Menpar Arief.
Pun juga yang terjadi di Kota Batu sebagai kota apel memang sudah lama melekat. Kini Kota Batu berusaha memperkuat image-nya sebagai kota berbasis agrowisata. Maka tak heran bila Pemda setempat banyak membuat berbagai even yang terkait dengan agrowisata. Bahkan penyelenggaraan even bukan lagi pemda. Tapi hanya setingkat desa.
Itu saja sudah cukup kuat mendongkrak atraksi Batu dan mengundang wisatawan dari berbagai kota di nusantara maupun wisatawan manca negara.
Seperti Festival Kampung Tani (FKT#4) di Kelurahan Temas, Kota Batu yang dibuka sejak Jumat (12/5) dan berakhir Minggu (14/5) dihadiri ratusan wisatawan yang kebetulan sedang weekend di Kota Batu. Maka sekalian menghadiri festival FKT#4.
Lokasinyapun tidak di gedung atau halaman kantor. Tapi di sekitar persawahan, yakni sawah Putuk dengan view bukit dan gunung. Maka tak heran bila festival ini cukup mengesankan para pengunjung.
Festival inipun dikemas cukup menarik. Pada hari pertama, ada karnaval. Setiap peserta mengenakan busana, kostum, serta membawa apapun yang yang bernuansa pertanian. Mulai dari caping hingga membawa orang-orangan sawah berbahan jerami.
Bahkan, ada peserta karnaval yang membawa gunungan hasil-hasil bumi. Terdiri atas tomat, cabai merah, kacang panjang, kubis, hingga terong. Aksi para peserta karnaval ini menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu.
Menariknya ada sejumlah agenda yang digelar. Mulai dari Pak Tani Day, Bule Sobo Kampung, Jaran Kepang, RW Menari, Tari Kampung Tani, Fashion On The Field, dan Pencak Silat Plus.
Event ini diselenggarakan Kelurahan Temas. Event ini menjadi salah satu cara untuk menyedot kunjungan wisatawan. Camat Batu Aries Setiawan menyatakan, ada pesan yang disampaikan pada event ini.
”Di Kelurahan Temas itu yang kuat pertaniannya,” kata Aries.
Nah, sektor pertanian, selain mampu menghasilkan produk-produk pangan, juga bisa dimanfaatkan untuk dunia pariwisata. Temas menjadi contoh kelurahan yang memanfaatkan lahan pertanian untuk berwisata. Saat ini, Temas sudah memiliki Kampung Tani dan Kampung Ekologi.
”Di sana bisa petik sayur organik, dilengkapi dengan outbound dan ada penginapannya juga,” jelasnya.
Aries pun berharap, FKT#4 bisa memacu semangat para pelaku pertanian di Temas, terutama dari golongan anak-anak muda.
”Karena sekarang banyak anak muda yang lebih suka bekerja di kantoran,” imbuhnya.
Menurut Lurah Temas, Aditya Prasaja, Festival ini diikuti peserta dari gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Malang Raya. Tujuannya, mengenalkan dan mengedukasi tentang pertanian organik. Karena itu semua gapoktan yang menjadi peserta ini akan diedukasi pertanian organic oleh lembaga Sertifikasi Organik Seloliman, Lesos Indonesia.
‘’Selain itu tentunya adalah Festival Kampung Tani ini sudah jadi brandingnya Desa Temas,’’ katanya.
Sementara itu, Ketua RW 04 Sugandi berharap, FKT#4 menjadi momentum bagi Kelurahan Temas untuk menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Kota Batu.
”Harus berani mengambil bagian dalam dunia pariwisata yang ada di Kota Batu. Harapannya tidak menjadi penonton saja,” imbuhnya. Sebagai informasi tambahan, FKT#4 sudah berlangsung sejak Kamis (11/5) dan akan ditutup hari ini (14/5).
Sumber : http://lifestyle.liputan6.com/read/2950623/wisatawan-kepincut-festival-kampung-tani-di-kota-batu?source=search
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan lumbung pangan di wilayah perbatasan negara. Langkah tersebut sesuai arahan Presiden RI bahwa membangun bangsa adalah membangun dari pinggiran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginstruksikan kepada seluruh bupati yang berada di wilayah perbatasan antara lain Kabupaten Karimun, Lingga , Entingkong, Merauke, Sambas, Belu dan Malaka untuk mempersiapkan dan membuka wilayahnya seluas-luasnya sebagai gerbang ekspor ke Negara tetangga.
"Kita akan membangun daerah perbatasan sebagai lumbung pangan sesuai dengan keunggulan komparatif nya dan sesuai dengan culture masyarakatnya, " tegas Amran dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/5/2017).
Saat ini Menteri pertanian akan fokus melakukan ekspor ke negara beras organik dan jagung ke negara tetangga. Negara Malaysia dan Filipina membutuhkan bahan pokok pangan dari Indonesia.
Diketahui bahwa negara Malaysia tiap tahun mengimpor 3 juta ton jagung per tahun. Jumlah tersebut setara dengan Rp 20 triliun. Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi lima kabupaten yang berada di daerah perbatasan langsung negara Malaysia yaitu Kabupten Entikong, Sambas, Nunukan dan Bengkayang untuk dapat mengekspor hasil produksinya.
Sekitar 1 juta hektare lahan pertanian dibutuhkan untuk pengembangan lumbung pangan di daerah perbatasan. “Malaysia dan Filipina senang dengan produksi jagung kita, sekitar 6-7 juta ton jagung per tahun kebutuhan dari negara tersebut, 5 kabupaten tersebut harus bisa mengisinya.” Jelas Amran.
Untuk mendukung hal tersebut Kementerian Pertanian telah menganggarkan bantuan benih unggul sebesar Rp 2 triliun. Nantinya benih tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produksi.
Mentan menambahkan bahwa setiap daerah perbatasan juga harus mempelajari dan menjajaki lagi kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh negara tetangga. "Kita akan siapkan benih apa saja yang dibutuhkan, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, " tegas Mentan
Selain Jagung komoditas lain yang memiliki peluang untuk dapat di ekspor ke Negara tetangga adalah beras organik. Kebutuhan beras di Negara Malaysia adalah 1,5 juta ton per tahun.
“Kita harus rebut pasar tersebut, jangan kalah dengan Negara Amerika, Argentina, Vietnama dan Pastikan yang berhasil mengekspor ke Negara Malaysia, “ pungas Amran.
Sumber : bisnis.liputan6.com
Pada sebelumnya PT Garam (Persero) mengajukan mendatangkan garam impor untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya Perseroan berhasil mendatangkan garam impor dari India dan Australia di awal Bulan Mei 2017 ini. Garam yang sudah masuk ke tanah air dari kedua negara tersebut mencapai 75.000 ton. Perincian masuknya garam ini, Dari Australia 55.000 ton sudah datang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sisanya yang dari india sudah masuk Pelabuhan Belawan.
Masuknya garam impor ini baru sekitar 10% dari keseluruhan kebutuhan bahan baku garam untuk kuartal pertama di tahun 2017. PT Garam sudah berencana untuk menambah impor garam lagi agar kebutuhan garam bisa tercukupi dan menekan harga garam yang kini sudah mengalami kenaikan dipasaran.
Direktur Utama PT Garam, Ahmad Budiono menjelaskan, saat ini pesanan garam impor sudah masuk di Surabaya dan akan segera di distribusikan ke beberapa pabrik garam yang kekurangan bahan baku garam imbas musim hujan yang cukup panjang ditahun 2017 ini. “ucapnya”
Ia juga menambahkan, kalau garam yang sampai di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara akan secepatnya dilakukan bongkar muat. Pihaknya akan menjual garam tersebut dengan harga Rp 930.000 perton di Gudang PT Garam.”Pungkasnya”
Nantinya garam garam tersebut akan mulai di distribusikan ke sejumlah pabrik. Baik untuk pabrik skala besar ataupun skala menengah. Total garam yang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan pabrik sekitar 34% dari total garam impor yang masuk. Sementara sisanya sebesar 66% lagi akan didistribusikan kepala industri garam skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sumber : http://agribisnis.co.id/75-000-ton-garam-impor-sudah-masuk/
Inovasi CETEK (Cukup E-KTP dan Kartu Keluarga) Pelayanan Gratis di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) AL-Mulk Kota Sukabumi bagi warga masyarakat Kota Sukabumi, sebagai salah satu inovasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan, masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2017, yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI. Adapun Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 ini, terdiri dari 20 Kementerian, 3 Lembaga, 21 Provinsi, 34 Kabupaten, 15 Kota, 2 BUMN dan 4 BUMD.
MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI, Dr. Asman Abnur, S.E., M.Si. menjelaskan, kompetisi inovasi pelayanan publik ini, merupakan agenda tahunan, yang diselenggarakan sejak tahun 2014, sebagai wujud dari Program One Agency dan One Innovation, yang mewajibkan Kementerian atau Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah, untuk menciptakan minimal satu inovasi dalam setiap tahunnya.
Dikatakannya, inovasi dalam pemerintahan menjadi salah satu keharusan, untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara. Dikatakan pula, animo instansi untuk mengikuti kompetisi ini, senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya. Yakni pada tahun 2014 tercatat ada 515 inovasi yang dikompetisikan, serta menghasilkan Top 99 dan Top 9. Selanjutnya pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.184 inovasi, menghasilkan Top 99 dan Top 25, serta pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.476 inovasi, dan menghasilkan Top 99 dan Top 35.
Sementara Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB RI, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA. menjelaskan, kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2017, diikuti oleh 3.054 inovasi pelayanan publik, yang terdaftar melalui aplikasi SiNovik (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik), dan berdasarkan hasil seleksi administrasi, yang lolos ke tahap selanjutnya sebanyak 1.373 inovasi. Dari jumlah tersebut, dilakukan desk evaluation oleh Tim Evaluasi, yang terdiri dari para dosen senior perguruan tinggi yang berpengalaman sebagai asesor pada perguruan tinggi, serta berhasil memilih 150 proposal dengan nilai tertinggi, yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Panel Independen, yang diketuai oleh mantan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI, Dr. J.B. Kristiadi, dengan anggotanya terdiri dari para figur dari berbagai profesi yang mempunyai minat dalam pelayanan publik, seperti mantan WamenPAN-RB RI, Prof. Dr. Eko Prasojo, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. dan lain-lain, yang tugasnya melakukan review dan memilih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
Dijelaskan pula, dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini, oleh KemenPAN-RB RI akan dipilih sebanyak 40 inovasi, sebagai Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017. Adapun untuk menentukan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017 ini, para inovator harus mengikuti presentasi dan wawancara, yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB RI.
Untuk itu, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., didampingi Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanenny Edlien Silyena Mirah, dan Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) RSUD Tipe D Pratama AL-Mulk Kota Sukabumi, dr. Munifah, menyampaikan presentasi dan wawancara selama 30 menit, dengan Tim Panel Independen, tepatnya tanggal 27 April 2017, di KemenPAN-RB RI.
Dalam presentasi dan wawancara tersebut, Walikota Sukabumi menjelaskan, bahwa Kota Sukabumi memiliki inovasi yang bernama CETEK (Cukup E-KTP dan Kartu Keluarga), yakni E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebagai bukti warga Kota Sukabumi, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi. Dijelaskan pula, seluruh warga Kota Sukabumi, tanpa melihat status ekonominya, mau miskin mau kaya atau setengah kaya, bisa berobat di RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi, dan seluruh pembiayaannya ditanggulangi oleh APBD Kota Sukabumi.
Selain itu juga dijelaskan, inovasi CETEK ini sudah berjalan sejak tanggal 15 Januari 2015 yang lalu, serta dapat berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari segi pembiayaannya, serta lebih hemat dan murah, apabila dibandingkan Pemerintah Kota Sukabumi harus membayar iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Karena di Kota Sukabumi masih ada 129.901 orang, yang belum mempunyai Kartu BPJS Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi membuat inovasi Rumah Sakit Gratis, yakni RSUD AL-Mulk Kota Sukabumi, dengan harapan, kesehatan warga masyarakat Kota Sukabumi bisa terjamin, dan tingkat kesejahteraannya bisa meningkat.